04
Jul

Tugas dan Fungsi BKN dalam UU No. 5 Tahun 2014 menjadi dasar perencanaan Pagu Indikatif 2019

Tangerang-Humas BKN, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 menjadi dasar perencanaan program Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2019. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Utama BKN, Usman Gumanti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 dengan Komisi II DPR RI di Tangerang (04/07/2018).

Dalam kesempatan tersebut, Usman menyampaikan Tujuh Kegiatan Prioritas Nasional BKN yaitu Pengembangan instrumen dan pengukuran indeks profesionalitas ASN, Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja ASN terintegrasi, Pemetaan kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Assessment Center di Papua dan Papua Barat, Pelaksanaan diklat teknis dan fungsional pengelola kepegawaian, Penyediaan data pelanggaran disiplin ASN terkait Netralitas.

Usman juga menyampaikan Realisasi Penyerapan Anggaran BKN Tahun 2017 yang menunjukkan bahwa nilai realisasi yang lebih rendah dari usulan Pagu Indikatif yang telah disetujui tahun 2017 hingga Juli 2018. “BKN melaksanakan program yang telah direncanakan secara efisien sesuai dengan fungsi dan tugas BKN dalam UU No. 5 Tahun 2014,”jelasnya.

Komisi II DPR RI menyetujui usulan Pagu Indikatif Badan Kepegawaian Negara Tahun 2019 sebesar Rp. 620.129.303.000,- tanpa ada usulan tambahan sesuai dengan yang telah diusulkan pada Rapat Dengar Pendapat sebelumnya tanggal 6 Juni 2018. dey