25
Jun

Volume Kerjasama Meningkat, BKN Revisi Perka

Jakarta-Humas BKN, Meningkatnya intensitas dan keragaman kerjasama dalam negeri maupun luar negeri di lingkungan BKN, membutuhkan regulasi, data, informasi yang mendukung kelancaran pelaksanaan kerjasama. Terkait hal itu, Biro Perencanaan BKN memandang perlu merevisi Peraturan Kepala (Perka) Nomor 29 Tahun 2013 mengenai Pedoman Kerjasama Antarlembaga di lingkungan BKN. Revisi yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi pedoman yang lebih matang dalam menaungi implementasi pelaksanaan kerjasama BKN dengan instansi lain.

Kepala Bagian Kerjasama Antar Lembaga, Hardianawati memimpin rapat untuk membahas bahan revisi perka (foto: mia)

Kepala Bagian Kerjasama Antar Lembaga, Hardianawati memimpin rapat untuk membahas bahan revisi perka (foto: Mia)

Masukan sebagai bahan revisi Perka tersebut, dibahas dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Kerjasama Antar Lembaga, Hardianawati, Rabu (24/6) di ruang rapat gedung 1 Lantai I BKN Pusat. Dalam rapat yang dihadiri perwakilan unit eselon II di lingkungan BKN Pusat itu, mengemuka sejumlah masukan di antaranya mengenai pihak-pihak yang dapat dilibatkan dalam kerjasama dengan BKN. Peserta pengusul menyampaikan pendapat tentang pentingnya kejelasan karakteristik lembaga/instansi yang dapat digandeng BKN sebagai mitra kerjasama.

Di bagian lain, peserta rapat juga menyampaikan usul perubahan Perka khususnya terkait poin prinsip kerjasama yang perlu dipertegas. Dalam poin tersebut diusulkan adanya telaah kepentingan dari pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam kerjasama, khususnya yang menyangkut kerjasama bilateral dan multilateral. Telaah kepentingan itu diperlukan untuk menjaga asas persamaan kedudukan dan kemanfaatan yang diterima kedua belah pihak. Hal itu perlu dengan tujuan jangan sampai salah satu pihak memonopoli perolehan keuntungan dari kerjasama yang dijalin, sementara pihak lain menerima keuntungan yang tidak sebanding dengan pihak pertama.

Dalam rapat tersebut, Hardianawati juga meminta para peserta yang hadir menyampaikan data kerjasama dalam dan luar negeri yang telah diaksanakan selama tahun 2014 dan 2015 kepada perwakilan unit peserta Rapat. Hardianawati saat ditemui Humas BKN di ruang kerjanya menyebutkan berdasarkan data yang telah dihimpun oleh unit yang dipimpinnya, terdapat sejumlah kerjasama yang telah digelar pada tahun 2014, di antaranya kerjasama BKN dengan Pemerintah Jerman. “Kerjasama itu dilakukan melalui program Transforming Administration on Strengthening Innovation. Program tersebut bertujuan memperkuat kapasitas BKN dalam pembinaan dan penyelenggaraan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia”. Sementara itu, salah satu kerjasama yang dilakukan BKN dengan instansi dalam negeri adalah kerjasama dengan BKD Kota Tanjung Pinang dalam pengiriman narasumber dari BKN terkait penilaian kompetensi PNS di lingkungan Pemkot Tanjung Pinang. Diah Eka Palupi