31
Okt

Wujudkan Penerapan Sistem Merit, BKN Susun Standar Penilaian Perilaku Kerja

Jakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkontribusi menyusun petunjuk teknis penilaian perilaku kerja yang dilakukan dengan survei tertutup sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019. Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN, Haryomo Dwi Putranto dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Standar Perilaku Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Park Hotel, Jakarta pada Kamis (31/10/2019). FGD yang diselenggarakan oleh Direktorat Kinerja ASN tersebut diikuti oleh 60 pegawai di Instansi Pusat dan Daerah dan dilaksanakan dalam rangka menggali masukan dan pendapat peserta atas rumusan instrumen draf petunjuk teknis standar penilaian perilaku kerja.

Haryomo melanjutkan, saat ini pengembangan SDM aparatur merupakan fokus pemerintah guna mewujudkan pembangunan SDM di Indonesia yang didukung oleh peran strategis ASN melalui fungsi perekat dan pemersatu Bangsa. Pengembangan SDM Aparatur tersebut salah satunya dilaksanakan dengan mewujudkan sistem merit sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN melalui penerapan sistem kinerja yang diukur dengan penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja. Haryomo menambahkan, BKN telah menyusun draf petunjuk teknis mengenai penilaian perilaku kerja dengan 360 derajat dan melalui pelaksanaan FGD ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai draf tersebut sebagai bentuk penyempurnaan. “Dari hasil diskusi akan diketahui apakah draf perlu ada perbaikan atau tidak, karena nanti akan diterapkan oleh seluruh Instansi di Indonesia,” ungkap Haryomo.

Diretur Kinerja ASN, Neny Rochyany menjelaskan bahwa standar perilaku diperlukan untuk membantu tercapainya situasi kerja dimana pegawai memiliki sikap saling menghormati dan menghargai serta mengetahui kesesuaian perilaku pegawai dengan budaya kerja dan core value organisasi. Penilaian perilaku kerja ini dilakukan dengan komposisi rekan kerja 20%, atasan 60% dan bawahan 20% melalui survei tertutup pada setiap periode yang telah ditetapkan. Neny menambahkan, perilaku kerja meliputi beberapa aspek di antaranya orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerja sama, dan kepemimpinan. “BKN telah melakukan uji coba penilaian 360 derajat sesuai dengan instrumen-instrumen yang ada dalam draf petunjuk teknis penilaian perilaku kerja dan aplikasi yang dikembangkan BKN pada September lalu,” tutur Neny.

Petunjuk teknis dan aplikasi kinerja terintegrasi, terdiri dari penilaian SKP dan e-perilaku yang dikembangkan oleh BKN ini nantinya akan diterapkan di seluruh Instansi Pemerintah guna mewujudkan sistem merit yang dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. kaw