23
Nov

Wujudkan Transparansi dan Akuntabilitas, Tahun 2017 BKN Komitmen Akan Gunakan SIMPeL

Jakarta-Humas BKN, Sebagai upaya memudahkan monitoring dan pelaporan pelaksanaan pengadaan langsung serta proses transparansi dan akuntabilitas, BKN pada tahun 2017 berkomitmen untuk menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPel) yang dikembangkan oleh Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan. Komitmen BKN ini diwujudkan dengan langkah pertama yakni menyelenggarakan Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPel)kepada sekitar 60 orang pengelola kegiatan di satuan kerja Badan Kepegawaian Negara yang diselenggarakan di Station CAT BKN, Rabu (23/11/2016).

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Biro Umum Heru Purwaka dalam sambutannya, BKN akan menggunakan aplikasi SIMPeL mulai Januari 2017. Oleh karenanya, Kepala Biro Umum BKN berharap para peserta dapat memahami dan mengimplementasikan aplikasi SIMPeL ini  secara serius. Lebih lanjut Kepala Biro Umum BKN menjelaskan bahwa penggunaan sistem ini merupakan wujud komitmen BKN untuk transparansi dan menjalankan akuntabilitas instansi pemerintah. Kepala Biro Umum BKN menyampaikan bahwa BKN sangat mendukung proses transparansi dan akuntabilitas dengan pemanfaatan aplikasi yang dihasilkan oleh berbagai instansi, selain SIMPeL, BKN juga mendukung e-audit yang kembangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Kepala Biro Umum BKN menambahkan bahwa pengelolaan pengadaan langsung di BKN selama ini masih sebatas manual, oleh karena itu, penggunaan SIMPeL ini benar-benar memerlukan dukungan perubahan mindset seluruh pihak. Selain itu, acara ini merupakan sebagai sarana untuk memahamkan tentang apa itu SIMPeL, memastikan bahwa SIMPeL  bisa dilaksanakan sekaligus memberikan kenyamanan dan ketentraman bagi pengelola kegiatan agar kedepan tidak ribet dan riweh. Usai memberikan sambutan, Kepala Biro Umum BKN juga menyerahkan Surat Keputusan kepada tiga kelompok kerja (Pokja) pejabat pengadaan di lingkungan BKN Pusat Jakarta yang terdiri dari Pokja Pengadaan Konstruksi, Pokja Pengadaan Non-Konstruksi dan Pokja Pengadaan Teknologi Informasi yang diberika kepada masing-masing ketua Pokja.

Sementara itu, saat diwawancarai Humas BKN usai memberikan sosialisasi, Project Manager Pengembangan SIMPeL Pusat LPSE Kementerian Keuangan Rachman Sukri menyampaikan bahwa BKN merupakan instansi pertama yang memiliki tekad dan komitmen untuk menggunakan SIMPeL ini. Sebelumnya, aplikasi ini hanya diwajibkan digunakan di lingkungan Kementerian Keuangan RI dan dengan akan dimanfaatkannya oleh BKN sebagai instansi eksternal, diharapkan kementerian/lembaga lainnya dapat mengikutinya. Rachman Sukri juga mengapresiasi atas inisiatif BKN dalam pemanfaatan SIMPeL ini, karena untuk menggunakannya perlu dua hal utama, yakni perubahan mindset dan komitmen pimpinan instansi. Melalui pemanfaatan SIMPeL ini, transparasi dan akuntabilitas pelelangan langsung dapat dilakukan, mempermudah proses audit dari yang sebelumnya susah, mendukung sentralisasi data serta pemanfaatan data yang sebelumnya tidak dapat dilakukan, dengan SIMPeL akan dapat dilakukan karena adanya database.

Selain itu, dengan adanya database penyedia jasa dan layanan, para pengelola kegiatan di satuan kerja memiliki alternative untuk memilih menggunakan penyedia yang mana. “Saat ini data penyedia dari Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia telah ada 2000 penyedia, dan data ini terus berkembang. Selain itu, instansi atau satker yang ada memungkinkan untuk memasukkan penyedia yang menyampaikan company  profile, produk dan syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan,” jelas Rachman Sukri.

Rachman Sukri menegaskan bahwa sampai saat ini hanya BKN sebagai instansi yang serius untuk menggunakan SIMPeL ini. “Yang sudah serius adalah BKN, karena BKN pun juga butuh proses untuk meyakinkan pimpinan karean ini bener-bener merubah proses, sama seperti awal membuat sistem ini,” jelas Rachman Sukri. Rachman menjelaskan bahwa tahapan-tahapan dalam pengadaan langsung sudah by process dan semua ada di aplikasi ini. Namun demikian, sebagai aplikasi yang telah muncul pada 2014 ini perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. “Kementerian keuangan butuh dukungan untuk meyakinkan sistem ini, dan kita berharap BKN bisa menjadi pioneer dalam pemanfaatan SIMPeL ini. Apabila sukses diimplementasikan di BKN dengan dukungan regulasi disini, baik itu Peraturan Kepala BKN atau yang lainnya, maka diharapkan dapat sukses juga dilakukan di kementerian dan lembaga lainnya,” ujar Rachman Sukri. Rachman berharap aplikasi SIMPeL ini dapat mewujudkan tertib administrasi penyedia jasa dan layanan yang pada akhirnya sistem ini akan menciptakan pasar sendiri. fhu