Kepala BKN Prof. Zudan: Reformasi Birokrasi Harus Berdampak Pada Budaya Kerja & Perlindungan Karier ASN

Jakarta — Humas BKN, Dalam pertemuan Focus Group Discussion (FGD) Desain Besar Reformasi Birokrasi Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara (DBRBB PAN) 2025–2045, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan menyampaikan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya melanjutkan desain yang ada tetapi juga berani melakukan redesign terhadap kelembagaan, tata kelola SDM, dan sistem teknologi pemerintahan. “Desain besar ini bukan hanya alat administratif tetapi instrumen untuk mewujudkan tujuan negara. Kita perlu memastikan reformasi birokrasi mampu bertransformasi seperti yang terjadi pada industri keuangan dan telekomunikasi — dari sistem yang lambat menjadi layanan yang real time dan berdampak langsung,” ungkapnya.

Prof. Zudan menyoroti pentingnya membangun budaya kerja ASN yang berani berinisiatif dan tidak sekadar menunggu perintah. “Kita perlu reformasi yang menyentuh level mikro, agar ASN tumbuh dengan inisiatif dan rasa tanggung jawab. ASN yang responsif dan adaptif akan menjadi motor utama perubahan birokrasi,” tegasnya. Ia juga mendorong adanya reformasi kebijakan dan regulasi agar lebih bersifat responsif dan tidak hanya menekankan aspek disiplin dan sanksi.

“Hukum dan regulasi seharusnya melindungi dan memudahkan ASN bekerja bukan semata menghukum. Di dalam desain besar ini perlu ada bab khusus mengenai reformasi regulasi dan perlindungan hukum bagi ASN,” ujarnya dalam FGD yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Ruang Rapat Sriwijaya I, Kementerian PANRB, Kamis (13/11/2025).

Di samping itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan penyusunan DBRBB PAN ini menjadi peta jalan yang akan memandu arah kebijakan dan transformasi birokrasi Indonesia hingga tahun 2045, selaras dengan visi Indonesia Emas dan pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya asta cita ke-7 tentang Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola yang Efektif, Bersih, dan Melayani. “Desain besar ini harus berorientasi pada hasil dan manfaat nyata, bukan sekadar produk administratif. Saya berharap desain besar ini tidak berhenti sebagai dokumen semata yetapi benar-benar menjadi pedoman yang menghasilkan perubahan dan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Rini.

Forum yang dihadiri keempat Kementerian/lembaga yang tergabung dalam Paguyuban Reformasi Birokrasi Nasional, yakni meliputi Kementerian PANRB, BKN, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bertujuan untuk memastikan keselarasan dan kualitas rancangan DBRBB PAN sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN), dan memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia pada tahun 2045.

Melalui forum FGD ini, instansi pemerintah paguyuban RB nasional berkomitmen untuk memperkuat sinergi dan berbagi peran dalam implementasi desain besar reformasi birokrasi. Kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan arah kebijakan yang terukur, inovatif, dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kinerja aparatur negara serta kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia.

Penulis/dok: Ariel
Editor Des