Dengan Dukungan Komisi II DPR RI, Kepala BKN Prof. Zudan Optimis Program Prioritas 2026- 2027 Bisa Tercapai

Jakarta – Humas BKN, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, memaparkan realisasi pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2026, sekaligus target prioritas yang akan dijalankan pada Tahun 2027 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Rabu (10/06/2026). Dalam paparannya, Prof. Zudan menyampaikan bahwa pelaksanaan program dan anggaran BKN Tahun 2026 hingga pertengahan tahun berjalan sesuai target. Dari pagu awal sebesar Rp721,6 miliar, BKN saat ini memiliki pagu efektif sebesar Rp709,7 miliar, dengan proyeksi realisasi anggaran mencapai 52 persen pada Juni 2026.

Capaian tersebut, jelas Prof. Zudan, menunjukkan bahwa pelaksanaan program strategis BKN tetap berjalan optimal di tengah meningkatnya kebutuhan layanan manajemen ASN secara nasional. Sepanjang tahun 2026, BKN terus menjalankan berbagai program yang mendukung pengelolaan ASN sekaligus berkontribusi pada pelaksanaan agenda prioritas pemerintah. 

“Realisasi program dan anggaran BKN hingga semester pertama tahun 2026 berjalan sesuai perencanaan. Selain memastikan layanan manajemen ASN tetap berjalan optimal, BKN juga mendukung berbagai program prioritas nasional melalui penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur,” ujar Prof. Zudan.

Salah satu kontribusi BKN pada tahun 2026 adalah mendukung pemenuhan kebutuhan SDM untuk sejumlah program prioritas Presiden, diantaranya seperti Program Makan Bergizi Nasional, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, serta Koperasi Desa dan Koperasi Nelayan Merah Putih melalui penyelenggaraan seleksi ASN yang transparan, objektif, dan akuntabel.

Sementara itu, untuk program kerja dalam RAPBN 2027, BKN menyiapkan sejumlah target strategis yang difokuskan pada penguatan tata kelola ASN dan percepatan reformasi birokrasi. Prof. Zudan menjelaskan bahwa BKN akan memperkuat sembilan program prioritas nasional, mencakup integrasi data ASN, penataan jabatan fungsional, pemenuhan kebutuhan ASN, pengelolaan kinerja berbasis digital, penguatan pengawasan manajemen ASN, hingga pembinaan manajemen ASN secara terintegrasi.

Program-program itu sendiri, tambahnya, disusun untuk mendukung arah kebijakan pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berbasis digital, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik. Untuk melaksanakan target tersebut, BKN sementara memperoleh pagu indikatif Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp628 miliar. Namun demikian, Prof. Zudan menyampaikan bahwa masih terdapat kebutuhan strategis yang memerlukan dukungan tambahan anggaran sebesar Rp298 miliar.

Tambahan anggaran tersebut direncanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKN, termasuk penguatan digitalisasi manajemen ASN, pembinaan dan pengawasan sistem merit, peningkatan kualitas layanan kepegawaian, serta pemenuhan kebutuhan operasional organisasi dalam mengelola ASN yang jumlahnya kini mencapai sekitar 6,7 juta. 

Melalui dukungan anggaran yang memadai dan pelaksanaan program prioritas yang terarah, Prof. Zudan optimis BKN dapat memperkuat kualitas tata kelola ASN, nasional sekaligus memastikan birokrasi Indonesia semakin profesional dalam mendukung agenda pembangunan dan pelayanan publik.

Penulis/Foto: ali/arf
Editor: des