BKN – KemenPANRB Sepakat Digitalisasi dan Kolaborasi Jadi Kunci Turunkan ICOR Nasional

Surakarta – Humas BKN, Dalam seminar Nasional “Budaya, Birokrasi, dan Masa Depan Tata Kelola Nasional” yang diselenggarakan Indonesian Association for Public Administration (IAPA) di FISIP Universitas Sebelas Maret (UNS), Senin (09/02/2026), Surakarta, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Rini Widyantini, menekankan digitalisasi dan kolaborasi lintas instansi perlu diperkuat untuk menurunkan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia.

Angka ICOR sendiri merupakan parameter ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi investasi di suatu wilayah atau negara. Capaian skor ICOR ini akan berdampak pada penghitungan target investasi yang harus dicapai untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Adapun skor ICOR Indonesia berada pada angka 6,3 dan masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara ASEAN. Oleh karena itu, BKN – KemenPANRB sepakat dan menekankan betapa pentingnya interoperabilitas data nasional, termasuk menghapus ego sektoral antarinstansi sebagai prasyarat utama reformasi birokrasi di era digital.

Terkait itu, Kepala BKN, Prof. Zudan, menjelaskan bahwa skor ICOR ini merupakan gambaran konkret dari inefisiensi. Ia menargetkan penurunan ICOR secara signifikan melalui reformasi sistem pemerintahan berbasis teknologi. “Kalau Indonesia butuh biaya 6 untuk menghasilkan satu barang, India cukup 4,5 dan Singapura 3. Artinya, kita boros. Target kita, ICOR ini bisa turun mendekati tiga melalui pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis digital,” ujar Prof. Zudan.

Sebagai langkah konkret, Prof. Zudan sebut bahwa BKN telah mendorong penerapan prinsip “Satu Sistem, Satu Data, Satu Produk”. Ia menegaskan bahwa instansi pemerintah tidak lagi perlu membangun sistem kepegawaian sendiri yang justru memboroskan anggaran. “Lebih efisien satu sistem nasional senilai 500 miliar dibandingkan 514 kabupaten/kota membangun sistem masing-masing yang totalnya bisa mencapai 1,5 triliun. Inilah esensi digitalisasi pemerintahan,” jelasnya.

Senada dengan pernyataan Kepala BKN, Menteri Rini menyoroti masih tingginya ICOR Indonesia menjadi indikator bahwa persoalan utama pembangunan nasional terletak pada efektivitas tata kelola dan birokrasi. “ICOR ini menunjukkan bahwa masalah kita bukan semata regulasi, tetapi tata kelola, integritas, dan efektivitas birokrasi. Setiap rupiah anggaran negara harus benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Menteri Rini.

Hal tersebut didukung oleh Ketua Umum IAPA, Prof. Dr. M.R. Khairul Muluk, yang menyatakan bahwa tantangan tersulit bukanlah mengubah struktur, melainkan persoalan kultur atau budaya birokrasi. Ia menegaskan bahwa di era disrupsi, negara tidak bisa lagi berjalan sendirian dan harus melibatkan banyak aktor dari berbagai sektor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penulis/foto: fs
Editor: des