BKN Pamerkan Transformasi Digital & Transparansi Layanan Dalam Uji Keterbukaan Informasi Publik 2025

Jakarta — Humas BKN, Sebagai Badan Publik, Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali mengikuti tahapan Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), Kamis (20/11/2025) di Jakarta. Pada kesempatan ini, Wakil Kepala BKN, yakni Suharmen yang didampingi Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Wisudo hadir sebagi perwakilan institusi untuk ikut uji publik keterbukaan informasi. Pelaksanaan Uji Publik ini sendiri merupakan tahapan lanjutan setelah BKN dinyatakan lolos verifikasi SAQ dan berhak masuk ke tahap penilaian nasional.

Terkait itu, Wakil Kepala BKN Suharmen menyampaikan berbagai inovasi keterbukaan informasi publik yang diterapkan BKN melalui transformasi digital ASN, termasuk penguatan transparansi layanan, tatakelola data, dan integrasi sistem manajemen ASN yang dapat diakses publik. Saat ini BKN mengelola data sekitar 5,6 juta ASN, dan jumlah tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 6,8 juta pada akhir 2025 seiring proses penetapan NIP PPPK.

Untuk mengelola data dan layanan tersebut, BKN mengoperasikannya melalui ASN Digital, yakni platform berisi 47 layanan yang mencakup seluruh siklus manajemen ASN mulai dari rekrutmen, pengembangan karier, hingga pensiun. “Semua proses layanan ASN kami lakukan secara terintegrasi dan digital. Seluruh data harus dapat dipantau, ditelusuri, dan dipertanggungjawabkan,” terangnya.

Suharmen juga menegaskan bahwa transparansi adalah fondasi untuk membangun kepercayaan publik. Hal itu dibuktikkan dengan komitmen BKN untuk terus menghadirkan sistem rekrutmen berbasis Computer Assisted Test (CAT) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sehingga siapa pun dan di mana pun dapat memantau proses seleksi bersama. “Selama bertahun-tahun, seleksi ASN sering dipandang tidak transparan. Dengan live score, hasil sudah terlihat sejak peserta masih berada di ruang ujian. Bahkan Presiden pernah menegaskan: jika sistem ini benar, pertahankan,” jelasnya. Dalam live score sendiri, data yang ditampilkan bukan data pribadi, tetapi hanya nomor peserta, nama, dan skor tiga komponen ujian sehingga tetap sejalan dengan ketentuan perlindungan data pribadi.

Selain sistem seleksi CASN berbasis CAT, berbagai inovasi BKN lainnya dalam tata kelola manajemen ASN turut dipamerkan dalam uji publik ini, di antaranya:

1. Standar layanan melalui Service Level Agreement (SLA), yakni berupa kenaikan pangkat 1 hari, pensiun 2 hari, dan promosi/rotasi maksimal 5 hari;
2. Integrasi Mutasi Nasional yang memastikan usulan mutasi hanya diproses jika ASN memenuhi syarat berdasarkan data;
3. Sistem digital manajemen talenta berbasis data kompetensi, potensi, dan kinerja, yang menentukan kesesuaian promosi melalui Manajemen Talenta; dan
4. Sistem MyASN berupa aplikasi yang memungkinkan ASN melihat hasil penilaian kompetensinya secara mandiri.

Untuk terus meningkatkan kualitas layanan, Suharmen menerangkan bahwa BKN secara reguler melakukan survei kepuasan setiap tiga bulan terhadap seluruh layanan ASN. “Hampir 90 persen responden menyatakan puas terhadap transparansi dan pelayanan digital BKN. Setiap keberatan peserta seleksi juga kami tindak lanjuti melalui log activity yang terekam dalam sistem,” jelasnya.

Dengan berbagai layanan BKN yang mendorong keterbukaan informasi publik tersebut, tim penilai dalam tahap uji publik ini memberikan apresiasi atas keterbukaan BKN dalam pelaksanaan seleksi nasional berbasis CAT yang hasilnya ditayangkan secara real-time. “Saat pelaksanaan CPNS, live score di YouTube membuat masyarakat dapat melihat nilai peserta secara langsung. Ini benar-benar transparan, dan kami sangat mengapresiasi,” ujar Dr. Sri Murtiana dari Universitas Pertahanan sebagai salah satu tim penilai.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komisi Informasi Pusat, yakni Samrotunnajah Ismail mengapresiasi seluruh pimpinan badan publik yang berhasil membawa instansinya hingga ke forum ini. “Tidak semua badan publik dapat mencapai tahap ini. Terima kasih atas komitmen para pimpinan yang telah membawa badan publiknya sampai ke Uji Publik dan tetap konsisten pada keterbukaan informasi,” ujarnya. Uji Publik KIP 2025 menjadi salah satu faktor penentu kategori keterbukaan informasi badan publik secara nasional dengan bobot penilaian 20 persen. Hasil akhir penilaian akan diumumkan setelah seluruh rangkaian presentasi selesai dilaksanakan.

Penulis/foto: arl
Editor: des