BKN Perkuat Tata Kelola Pelaksanaan Seleksi Program Strategis Nasional

Bandung – Humas BKN, Dalam penutupan Rapat Evaluasi Sarana dan Prasarana Seleksi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun Anggaran 2026, Plt. Sekretaris Utama BKN, Rahman Hadi, menyampaikan bahwa BKN menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola dan mitigasi risiko pelaksanaan seleksi program strategis nasional melalui tindak lanjut hasil evaluasi yang terukur. Ia meminta agar forum evaluasi tidak boleh berhenti pada identifikasi permasalahan semata, melainkan harus menghasilkan langkah perbaikan yang konkret dan dapat ditindaklanjuti. Menurutnya, setiap temuan, masukan, maupun kendala yang muncul selama pelaksanaan seleksi harus menjadi dasar penyusunan rencana aksi untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program berikutnya.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan komunikasi antara unit kerja BKN pusat dan kantor regional dalam mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah. Karena menurutnya, keberhasilan PHTC tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sarana dan prasarana, tetapi juga oleh sinergi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan pelaksanaan seleksi. “Kita tidak boleh berhenti pada proses evaluasi. Hasil evaluasi harus kita tindak lanjuti menjadi rencana aksi yang jelas agar pelaksanaan program berikutnya dapat berjalan lebih baik, lebih efektif, dan lebih akuntabel,” tegas Rahman dalam forum evaluasi di Bandung, Kamis (11/06/2026).

Pada kesempatan tersebut, Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan IPTEK dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Riki Antariksa, memaparkan hasil identifikasi risiko dan lesson learned dari pelaksanaan seleksi PHTC. Beberapa catatan yang menjadi perhatiannya, yakni meliputi kesiapan sarana dan infrastruktur daerah, ketimpangan kualitas infrastruktur yang berpotensi memengaruhi keadilan seleksi, validitas hasil kelulusan, hingga aspek akuntabilitas penggunaan anggaran operasional daerah. Oleh karena itu menurutnya mitigasi yang tepat diperlukan untuk memastikan proses seleksi berlangsung secara adil, steril, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memaparkan hasil evaluasi pengadaan melalui Katalog Elektronik. LKPP menyoroti pentingnya optimalisasi pemanfaatan Katalog Elektronik sektoral sebagai instrumen pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel guna mendukung kelancaran pelaksanaan seleksi program strategis pemerintah.

Penulis: ff
Foto: egg