BKN Siapkan Dukungan Pemenuhan SDM Program Prioritas Presiden

Jakarta – Humas BKN, Pemerintah terus mendorong percepatan pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dengan memastikan kesiapan SDM yang kompeten dan adaptif. Terkait ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) berperan strategis dalam penguatan tata kelola dan pemenuhan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung keberhasilan program prioritas nasional tersebut. Adapun fokus Presiden dalam optimalisasi SDM PHTC mencakup beberapa klaster utama, diantaranya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), kampung nelayan, pendidikan, dan kesehatan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala BKN, Prof. Zudan, sampaikan bahwa BKN akan mendorong penguatan sistem perencanaan kebutuhan ASN berbasis data dan sistem merit. Tujuannya memastikan setiap instansi memperoleh SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Sebagai instansi pembina manajemen ASN, BKN juga terus memperkuat sistem layanan integrasi kepegawaian melalui ASN Digital untuk mendukung percepatan pengisian kebutuhan SDM secara lebih efektif dan transparan. Melalui pendekatan ini, proses pengelolaan ASN semakin responsif terhadap dinamika kebutuhan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Melalui fungsi pembinaan manajemen ASN, BKN berperan dalam memastikan ketersediaan data, perencanaan kebutuhan, dan distribusi ASN yang tepat sasaran sesuai kebutuhan program, termasuk dari aspek mekanisme pengawasan sistem merit. Dengan kebijakan yang fleksibel, adaptif, dan berbasis kinerja, BKN optimis dapat mendukung terciptanya SDM unggul untuk mendukung seluruh program prioritas pemerintah, termasuk PHTC sehingga berjalan optimal, tepat sasaran, berdampak nyata, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ungkap Prof. Zudan dalam rapat kerja bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih mengenai pemenuhan SDM PHTC, Kamis (02/04/2026) di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta. 

Di samping itu, Menteri PANRB, Rini Widyantini, dalam pemberitaannya menyampaikan bahwa kesuksesan dan keberlanjutan PHTC Presiden memerlukan pendekatan collaborative dan network governance untuk memastikan seluruh elemen pemerintahan bergerak dalam satu arah, saling terhubung, dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang terpadu dan berorientasi pada hasil bersama (shared outcome). “Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa berbagai PHTC pemerintah harus berdampak dan berkelanjutan bagi masyarakat, maka kerja kolaboratif antar-kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dibutuhkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional,” tegasnya.