Delapan Kepala Daerah di Kalsel Setuju Manajemen Talenta Bantu Atasi Penataan ASN di Daerah
Jakarta – Humas BKN, Penerapan Manajemen Talenta dalam pengelolaan ASN yang disampaikan Kepala BKN, Prof. Zudan saat rapat koordinasi percepatan reformasi birokrasi, dan transformasi manajemen ASN bersama Kementerian PANRB dan Komisi II DPR RI, mendapat respons positif dari 8 (delapan) kepala daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Para kepala daerah menilai manajemen talenta dapat menjadi solusi untuk memperkuat objektivitas penempatan pejabat sekaligus meningkatkan efektivitas birokrasi daerah.
Merespons hal tersebut, Bupati Hulu Sungai Utara, Sahrujani, menyampaikan bahwa kepala daerah membutuhkan sistem penataan ASN yang memberi ruang lebih besar bagi penempatan pejabat berdasarkan kapasitas dan kemampuan kerja. Ia mengakui bahwa dalam praktik di daerah, pengisian jabatan sering dihadapkan pada berbagai dinamika, terutama pascapelaksanaan Pilkada, maupun kebutuhan percepatan pelaksanaan program prioritas daerah. “Kami berharap penerapan Manajemen Talenta dapat membantu kepala daerah memastikan pejabat yang ditempatkan benar-benar mampu mendukung arah kebijakan pembangunan daerah,” terangnya di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (12/05/2026)
Sepakat dengan itu, Bupati Barito Kuala, Bahrul Ilmi, menyampaikan bahwa penguatan Manajemen Talenta akan menjadi salah satu instrumen penting dalam pengisian jabatan strategis di daerah, termasuk jabatan Sekretaris Daerah. Menurutnya, proses penempatan pejabat perlu dilakukan secara lebih terukur agar daerah memperoleh aparatur yang memahami tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan, dan pelayanan publik secara menyeluruh.
Di samping itu, Bupati Balangan, Abdul Hadi, yang menilai evaluasi kinerja ASN secara berkala penting untuk menjaga efektivitas birokrasi. Ia menyebut pemerintah daerah membutuhkan mekanisme penataan pejabat yang lebih adaptif terhadap capaian kerja organisasi, terutama ketika terdapat pejabat yang dinilai belum mampu memenuhi target kinerja.
Dalam forum pertemuan ini, para kepala daerah juga menyoroti pentingnya dukungan kebijakan manajemen ASN yang tetap mempertimbangkan kondisi fiskal daerah serta kebutuhan transformasi birokrasi berbasis digital. BKN sendiri menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam penguatan manajemen ASN melalui penerapan Manajemen Talenta untuk memastikan penataan ASN berjalan lebih objektif, adaptif, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Penulis/fotografer: Taa
Editor: des

