Kepala BKN Tekankan Peran Riset dan Inovasi Kampus Kedinasan Bisa Berdampak ke Nilai ICOR

Bandung – Humas BKN, Saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke kampus kedinasan di Bandung pada Rabu (11/03/2026), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, menekankan pentingnya peran sekolah kedinasan dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur negara. Dalam pertemuan itu, Kepala BKN bersama Menteri PANRB bersama Komisi II DPR secara khusus membahas pengawasan sekolah kedinasan dan penguatan fungsi SDM di instansi pemerintah. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah mendukung pengembangan kompetensi ASN.

Terkait itu, Prof. Zudan sampaikan bahwa kampus kedinasan merupakan tempat lahirnya pemikir bangsa yang berperan dalam merancang sistem administrasi negara yang efektif dan efisien. Menurutnya, kompleksitas tata kelola pemerintahan Indonesia yang mencakup 514 kabupaten/kota, 38 provinsi, dan 97 lembaga pemerintahan membutuhkan sistem administrasi yang kuat dan terintegrasi. “Efektivitas dan efisiensi adalah kunci tata kelola pemerintahan. Efektivitas berarti menghasilkan output maksimal, sedangkan efisiensi berarti menggunakan biaya seminimal mungkin,” tegas Zudan.

Prof. Zudan juga menyatakan pentingnya penguatan sistem pengawasan untuk menekan tingkat kebocoran pembangunan dalam ICOR (Incremental Capital Output Ratio) yang saat ini masih berada di kisaran 6,3 – 6,4 persen. Melalui pengembangan sistem administrasi yang lebih baik, angka tersebut diharapkan dapat ditekan hingga 2,4 persen. Ia berharap mahasiswa sekolah kedinasan, baik jenjang S1, S2, maupun S3 dapat berperan dalam menghasilkan riset dan inovasi administrasi negara yang mampu meningkatkan efektivitas pemerintahan sekaligus menekan potensi pelanggaran pembangunan.

Sejalan dengan pernyataan Kepala BKN, Menteri PANRB, Rini Widyantini, sepakat bahwa pendidikan yang baik akan melahirkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, Ia menekankan bahwa sekolah kedinasan harus menjadi fondasi utama dalam membangun birokrasi yang modern dan demokratis.

Penguatan kualitas SDM aparatur, tambahnya, bukan hanya kebutuhan teknis, melainkan panggilan reformasi demokrasi. Aparatur yang berkualitas akan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. “Maka itu, pendidikan kedinasan harus terus diperkuat agar mampu menghasilkan aparatur yang adaptif terhadap perubahan zaman dan tuntutan masyarakat,” tegasnya.

Adapun kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI bersama BKN dan KemenPANRB ini dilakukan di Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Institut Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kota Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi bentuk kolaborasi antara kampus kedinasan, BKN, dan Komisi II DPR RI dalam memperkuat sistem manajemen SDM aparatur negara.

Penulis/Foto: ff
Editor: des