skip to Main Content

Prof. Zudan: KORPRI Harus Hadir Melindungi ASN, Memperjuangkan Kesejahteraan, dan Menciptakan Kebahagiaan

Pekanbaru – Humas BKN, Saat mengukuhkan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau Periode 2024–2029, Rabu (11/11/2026), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Zudan, berpesan agar KORPRI harus menjadi rumah besar bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), bukan sekadar organisasi profesi. Kehadirannya harus benar-benar dirasakan anggota, mulai dari perlindungan karier, pendampingan hukum, peningkatan kesejahteraan hingga menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan membahagiakan.

Dalam arahannya, Prof. Zudan menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan dan pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari peran ASN. Karena itu, pengelolaan ASN tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target kinerja, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan, perlindungan, dan kebahagiaan para pegawai dalam menjalankan tugasnya. “ASN tidak hanya dituntut bekerja dan mencapai target kinerja. Mereka juga harus mendapatkan perhatian, perlindungan, dan ruang untuk berkembang. KORPRI harus hadir memastikan anggotanya merasa terlindungi, diperhatikan, dan bahagia dalam bekerja,” ungkapnya dalam kegiatan yang dihadiri Plt. Gubernur Riau, jajaran pemerintah daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Provinsi Riau.

Prof. Zudan juga mendorong pengurus KORPRI agar tidak hanya menjalankan kegiatan organisasi yang bersifat administratif dan seremonial. KORPRI harus aktif membangun kebersamaan serta memfasilitasi minat dan bakat anggota, baik melalui kegiatan olahraga, seni, maupun komunitas sesuai potensi masing-masing ASN. Menurutnya, ruang aktualisasi diri dan interaksi yang positif di lingkungan kerja merupakan bagian penting dalam membangun suasana kerja yang sehat. ASN yang merasa diperhatikan dan memiliki ruang untuk mengembangkan diri diharapkan dapat bekerja dengan lebih bersemangat serta memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat.

Selain kesejahteraan, Kepala BKN juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia mengingatkan para pejabat daerah dan pengelola anggaran agar selalu berhati-hati, memahami regulasi, serta memastikan setiap keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa.

Di sisi lain, KORPRI diharapkan mengoptimalkan peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI untuk memberikan pendampingan kepada anggota yang menghadapi persoalan hukum dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Perlindungan tersebut penting agar ASN memperoleh kepastian dan pendampingan ketika menjalankan tanggung jawab profesionalnya sesuai aturan. Kepedulian organisasi juga harus diwujudkan melalui perhatian nyata terhadap anggota yang mengalami musibah atau menghadapi kesulitan. Dengan demikian, KORPRI benar-benar menjadi organisasi yang memperkuat solidaritas dan memberikan manfaat bagi seluruh anggotanya.

Pada kesempatan tersebut, Prof. Zudan turut mengapresiasi stabilitas dan kerukunan masyarakat Riau yang menjadi modal penting dalam menjaga iklim investasi dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Menurutnya, ASN memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas pelayanan pemerintahan sekaligus mengawal pelaksanaan program prioritas pembangunan.

Melalui pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau Periode 2024–2029, BKN berharap organisasi ini semakin aktif menjalankan fungsi pembinaan, perlindungan, dan peningkatan kesejahteraan ASN. Sinergi antara KORPRI, BKN, dan pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan aparatur yang profesional, berintegritas, sejahtera, dan memiliki semangat pengabdian yang tinggi.

Penulis/Foto: arf/wsn/eva
Editor: des

Back To Top