BKN Dorong Optimalisasi Postur Jabatan ASN di Daerah Lewat Manajemen Talenta

Jakarta – Humas BKN, Selain menyoroti pentingnya tata kelola ASN dalam menjaga keseimbangan pendapatan dan belanja publik di daerah, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, menyampaikan jumlah dan komposisi ASN saat ini perlu dikelola secara strategis agar mampu mendukung efektivitas pembangunan daerah, dan kualitas pelayanan publik. “Saat ini, rasio ASN nasional berada pada angka 2,4 persen dari total penduduk, dengan komposisi jabatan fungsional mencapai 53 persen. Tugas kami di BKN memastikan arsitektur kepegawaian berjalan tepat sasaran,” ujar Kepala BKN dalam rapat koordinasi percepatan reformasi birokrasi dan transformasi manajemen ASN bersama Kementerian PANRB, Komisi II DPR RI, serta sejumlah Kepala Daerah dari Provinsi Kalimantan Selatan, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (12/05/2026).

Prof. Zudan mengarahkan agar postur jabatan ASN yang ada saat ini, menjadi dasar pemerintah daerah dalam menentukan strategi pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. “Data kepegawaian harus dibaca sebagai instrumen strategis pembangunan. Kepala daerah perlu memahami kebutuhan riil organisasinya, jabatan apa yang harus diperkuat, kompetensi apa yang dibutuhkan, dan bagaimana menempatkan ASN sesuai prioritas pembangunan daerah,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, Kepala BKN juga menyampaikan bahwa pengelolaan ASN tidak dapat lagi dilakukan hanya melalui pendekatan administratif, melainkan harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah yang terukur, dan berbasis kebutuhan organisasi. Penguatan tata kelola ASN dapat dilakukan melalui penerapan Manajemen Talenta, pemetaan kompetensi, redistribusi pegawai, serta optimalisasi jabatan fungsional yang mendukung pelayanan publik. Menurutnya, strategi tersebut penting agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja birokrasi secara efektif tanpa selalu bergantung pada penambahan jumlah pegawai.

Kepala BKN juga menekankan bahwa kualitas pengelolaan ASN memiliki dampak langsung terhadap efektivitas belanja daerah, kualitas layanan publik, hingga keberhasilan transformasi birokrasi berbasis digital. Oleh karena itu, BKN sebagai instansi pembina manajemen ASN akan terus mendampingi pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai tantangan pengelolaan ASN di daerah masing-masing, termasuk pengendalian belanja pegawai, pemerataan kompetensi ASN, dan penguatan digitalisasi layanan pemerintahan.

Penulis/fotografer: Taa
Editor: des