Dengan SDM Adaptif & Responsif, BKN Dukung MPP Jadi Akses Cepat Layanan Publik

Jakarta – Humas BKN, Pada peresmian delapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Semester I Tahun 2026, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Suharmen, berkesempatan hadir secara langsung sebagai bentuk upaya BKN memperkuat transformasi pelayanan publik yang terintegrasi, cepat, mudah, dan inklusif bagi masyarakat. Peresmian Mall Pelayanan Publik yang digelar di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Senin (15/06/2026) ini, merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam menghadirkan layanan publik yang lebih efektif melalui integrasi berbagai jenis layanan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga badan usaha dalam satu lokasi pelayanan.

Wakil Kepala BKN, Suharmen, berharap kehadiran MPP mampu memberikan kemudahan akses, mempercepat proses layanan, serta meningkatkan kualitas pengalaman masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. Pada kesempatan tersebut, tercatat ada delapan MPP baru yang diresmikan pada Semester I Tahun 2026. Hal ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pelayanan publik terintegrasi di berbagai daerah. Peresmian ini sekaligus menandai keberlanjutan penguatan transformasi pelayanan publik nasional yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Selain peresmian MPP, kegiatan juga dirangkaikan dengan Seminar Penguatan Kompetensi SDM MPP yang mengusung tema “Transformasi Mal Pelayanan Publik sebagai Simpul Layanan Terintegrasi dan Inklusif” dengan tajuk ONE Stop Service for EveryONE. Seminar ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas di MPP, khususnya dalam memberikan pelayanan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Hal ini karena kompetensi SDM MPP dinilai menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Selain memiliki kompetensi teknis, petugas pelayanan juga dituntut memiliki sensitivitas dan pemahaman terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, anak, serta kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan perhatian khusus dalam mengakses layanan publik.

Dengan dukungan dan komitmen BKN dalam kehadiran MPP ini, diharapkan dapat memperkuat sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sekaligus meningkatkan komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan yang setara, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Sebagai instansi pembina manajemen ASN, BKN terus mendukung berbagai upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Ini merupakan wujud dukungan BKN terhadap agenda transformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik nasional.

Penulis/foto: ald
Editor: des