Kepala BKN Prof Zudan Perkuat Kerja Sama Indonesia – Kamboja untuk Kemajuan Tata Kelola ASN di ASEAN

Kamboja – Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus memperkuat peran Indonesia sebagai salah satu motor penggerak reformasi administrasi publik di kawasan ASEAN. Di sela penyelenggaraan 23rd ASEAN Cooperation on Civil Service Matters (ACCSM) di Siem Reap, Kepala BKN, Prof. Zudan melakukan courtesy call dengan Deputy Prime Minister sekaligus Minister of Civil Service Kerajaan Kamboja, H.E. Hun Many, Selasa (04/08/2026). Pertemuan keduanya menjadi momentum strategis untuk memperkuat kemitraan Indonesia dan Kamboja dalam pengembangan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), reformasi administrasi publik, serta transformasi digital pemerintahan.

Dalam pertemuan kedua pimpinan lembaga pemerintah yang menaungi manajemen ASN tersebut, Kepala BKN, Prof. Zudan, menegaskan bahwa pengelolaan ASN saat ini tidak lagi dapat dipandang sebagai urusan domestik semata. Menurutnya, tantangan birokrasi modern menuntut adanya kolaborasi lintas negara untuk saling berbagi praktik terbaik, inovasi kebijakan, hingga pengembangan kompetensi aparatur yang mampu menjawab dinamika global. “BKN memandang kerja sama regional sebagai bagian penting dalam memperkuat sistem manajemen ASN Indonesia. Melalui kolaborasi dengan negara-negara ASEAN, kita dapat saling belajar, bertukar pengalaman, dan membangun standar pengelolaan aparatur yang semakin profesional, adaptif, serta mampu mendukung daya saing kawasan,” ujarnya.

Prof. Zudan menyakini bahwa hubungan Indonesia dan Kamboja memiliki ruang kolaborasi yang sangat luas, tidak hanya pada aspek Human Resource Management (HRM), tetapi juga dalam pengembangan kompetensi digital aparatur, reformasi birokrasi, hingga kerja sama strategis yang dapat mendukung pembangunan ekonomi dan investasi kedua negara. “Hubungan Indonesia dan Kamboja memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Kolaborasi ini bukan hanya memperkuat kapasitas birokrasi kedua negara, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi terciptanya pemerintahan yang lebih efektif, inovatif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prime Minister sekaligus Minister of Civil Service Kerajaan Kamboja, H.E. Hun Many, menyampaikan apresiasi atas semakin eratnya hubungan kerja sama Indonesia dan Kamboja. Ia menilai penguatan kompetensi aparatur, khususnya di bidang Artificial Intelligence (AI), menjadi kebutuhan strategis dalam mendukung transformasi pemerintahan digital. Pemerintah Kamboja sendiri saat ini tengah mengembangkan AI Competency Framework bekerja sama dengan Korea sebagai bagian dari strategi peningkatan kapasitas aparatur sipil.

Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya baru saja melakukan kunjungan resmi ke Indonesia, dan bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, serta Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman untuk memperkuat kerja sama di bidang Public Administrative Reform, yang telah dituangkan dalam Joint Statement dan akan ditindaklanjuti melalui penyusunan Memorandum of Understanding (MoU).

Pertemuan bilateral ini sendiri bertujuan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia dengan Kamboja di bidang reformasi administrasi publik, pengembangan kompetensi aparatur, transformasi digital pemerintahan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai kontribusi nyata dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin efektif, profesional, dan responsif di kawasan ASEAN.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKN menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kerajaan Kamboja atas keberhasilan memimpin penyelenggaraan 23rd ACCSM Meeting. Ia mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan konferensi yang berjalan dengan sangat baik, keramahan pemerintah dan masyarakat Kamboja, serta semangat kolaborasi yang ditunjukkan selama forum berlangsung.