BKN Pamerkan Manajemen Talenta Sebagai Instrumen Sistem Merit Dalam Uji Keterbukaan Informasi Publik 2026

Jakarta – Humas BKN, Sebagai Badan Publik, Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali mengikuti tahapan Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), Selasa (10/11/2026) di Jakarta. Pada kesempatan ini, Wakil Kepala BKN, yakni Suharmen yang didampingi Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Wisudo Putro Nugroho, hadir sebagi perwakilan institusi untuk ikut uji publik keterbukaan informasi. Pelaksanaan Uji Publik ini sendiri merupakan tahapan lanjutan setelah BKN dinyatakan lolos verifikasi SAQ dan berhak masuk ke tahap penilaian nasional.

Dalam presentasi uji publik tersebut, Wakil Kepala BKN Suharmen, mengangkat manajemen talenta sebagai layanan yang menjadi salah satu solusi atas tantangan yang dihadapi birokrasi dalam pengisian jabatan terutama saat masa pemilihan umum (Pemilu) yang rentan intervensi politik. “Dilema politik dalam pengisian jabatan terutama saat pemilu, BKN berupaya agar birokrasi di Indonesia tidak ada intervensi politik atau netral. Salah satu cara pelaksanaan sistem merit di lingkungan ASN, yaitu mempercepat implementasi manajemen talenta sehingga bagaimana pengangkatan seseorang berbasis kompetensi, kinerja dan potensi. Hasil penilaian kompetensi dapat dilihat oleh ASN sehingga yang bersangkutan dapat dilakukan pengembangan dan perbaikan. Untuk itu, akselerasi manajemen talenta diharapkan membuat pelayanan publik menjadi lebih baik,” paparnya.

Dalam pengisian jabatan melalui manajemen talenta, Suharmen mengatakan publik juga dapat memberikan masukan terkait hasil kompetensi seorang pejabat melalui PPID, Helpdesk ataupun saluran resmi pemerintah lainnya, seperti lapor.go.id, meskipun informasi yang disajikan tidak detail karena ada beberapa data individu yang dikecualikan atau termasuk informasi yang dikecualikan untuk diinformasikan ke publik.

Selain itu, Suharmen menambahkan pemberhentian ASN yang bermuatan politis, misalnya oleh kepala daerah, maka pemberhentian yang tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) manajemen ASN dapat dibatalkan oleh BKN. Jika instansi tidak menindaklanjuti pembatalan pemberhentian yang tidak sesuai NSPK tersebut, BKN akan memblokir layanan kepegawaian di instansi tersebut.

Lebih lanjut, terkait salah satu pertanyaan penguji tentang bagaimana proses pelaksanaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tetap objektif dan bebas dari intervensi politik, Suharmen menjelaskan BKN menggunakan Computer Assisted Test (CAT), di mana setiap kandidat dapat langsung memonitoring skor ujian melalui live streaming youtube resmi BKN. Selain itu, ia menjelaskan bahwa soal sulit diintervensi karena sistem sudah terenkripsi di BSSN dan semua proses dibuka secara transparan ke publik.

Penulis/foto: mia
Editor: des