Kepala BKN Dorong ASN Riau Gunakan Cara Kerja Baru, Bekerja Cepat, dan Pro-Digitalisasi
Pekanbaru – Humas BKN, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, mengarahkan agar pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau harus bergerak lebih cepat, adaptif, dan berbasis digital agar mampu menjadi motor penggerak pencapaian visi dan misi Gubernur Riau. Menurutnya, transformasi birokrasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk mempercepat pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan Prof. Zudan dalam pengarahan strategis terkait manajemen ASN di Pekanbaru, yang dihadiri Plt. Gubernur Riau dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para pimpinan daerah dari 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama yang lambat dan kaku. Birokrasi harus bertransformasi, bergerak cepat, adaptif, dan memberikan kemudahan melalui pemanfaatan teknologi digital,” pesannya pada Rabu (11/11/2026). Prof. Zudan sebut Riau memiliki potensi besar untuk berkembang lebih maju. Namun, potensi tersebut harus didukung oleh birokrasi yang mampu menerjemahkan kebijakan pimpinan daerah menjadi program nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, kapasitas dan kualitas SDM aparatur menjadi faktor penting dalam memastikan setiap program prioritas Gubernur dapat dieksekusi secara efektif.
Ia mencontohkan transformasi yang telah terjadi di sektor perbankan dan transportasi. Layanan yang sebelumnya membutuhkan waktu panjang dan proses berbelit kini dapat dilakukan dengan cepat melalui sistem digital. Perubahan serupa, menurutnya, harus diterapkan dalam tata kelola pemerintahan, baik pada pelayanan publik maupun layanan kepegawaian. “Kalau sektor perbankan dan transportasi bisa bertransformasi menjadi lebih cepat dan mudah melalui digitalisasi, birokrasi juga harus mampu melakukan hal yang sama. Jangan sampai masyarakat dan ASN masih terjebak dalam proses pelayanan yang panjang dan berbelit,” tegasnya.
Selain itu, Prof. Zudan menekankan bahwa transformasi manajemen ASN tidak cukup hanya dengan memindahkan layanan ke platform digital. Perubahan juga harus menyentuh sistem kerja, penyederhanaan regulasi, pengembangan karier, hingga penciptaan lingkungan kerja yang mendorong produktivitas aparatur.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah daerah, BKN terus melakukan penyederhanaan berbagai regulasi kepegawaian yang selama ini dinilai dapat menghambat pengembangan karier ASN. Penataan tersebut diarahkan untuk menciptakan sistem manajemen ASN yang lebih lincah, memberikan kepastian dalam bekerja, serta membuka ruang bagi pegawai untuk mengembangkan potensi dan menunjukkan kinerja terbaik. “ASN harus bisa bekerja dengan aman dan bahagia, sehingga memiliki ruang untuk berkembang dan memberikan kinerja terbaik. Regulasi jangan justru menjadi penghambat bagi pegawai untuk maju dan berkontribusi,” menjadi penekanan penting dalam arah kebijakan manajemen ASN yang disampaikan Kepala BKN.
Melalui sinergi BKN dan Pemerintah Provinsi Riau, Prof. Zudan berpesan agar transformasi digital dan pembenahan manajemen ASN diharapkan tidak berhenti pada perubahan sistem administrasi semata, tetapi mampu menghadirkan budaya kerja baru yang lebih efektif, profesional, dan berorientasi pada hasil.
Penulis/Foto: arf/wsn/eva
Editor: des

