BKN Pastikan Proses Asesmen Jaring Kandidat JPT Madya Terbaik di Dua Instansi Ini

Jakarta – Humas BKN, Sebagai proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM) di Lingkungan Pemprov Kalimantan Timur, dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (KEMENDES PDTT), para kandidat JPTM menghadapi tahap asesmen dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sebelum dimulai, Wakil Kepala BKN, Suharmen, menyampaikan bahwa pengisian JPTM melalui mekanisme seleksi terbuka bertujuan untuk menjamin prosesnya berlangsung secara objektif, transparan, dan tentu saja berbasis pada kompetensi. “Tahap asesmen di BKN dirancang agar setiap kandidat memiliki kesempatan yang sama, dan memastikan bahwa pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas, dan kualifikasi yang dibutuhkan bagi organisasi, serta membantu pimpinan melakukan kesempatan-kesempatan” ujarnya di Aula Pusat Penilaian Kompetensi (PUSPENKOM) BKN Pusat, Jakarta, pada Rabu (06/05/2026). 

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Suharmen menjelaskan bahwa penilaian kompetensi untuk JPTM, baik itu untuk tujuan pemetaan ataupun untuk tujuan seleksi secara terbuka wajib melalui BKN. Hal ini tentu saja bertujuan untuk terciptanya standarisasi yang sama bagi JPT Madya di level provinsi, kementerian, ataupun Lembaga. Tujuannya untuk memastikan independensi dari proses secara objektif, dan menjamin kualitas hasil asesmen. “Proses penilaian kompetensi diharapkan tidak hanya memenuhi aspek administrasi dan formal saja, tetapi benar-benar menghasilkan pemimpin yang profesional, berintegritas, dan mampu menggerakkan kinerja instansi secara efektif dan berkelanjutan, apalagi bagi teman-teman di sekretaris daerah. Tentu tuntutannya akan jauh lebih berat dari itu” tambahnya.

Proses asesmen ini sendiri mengacu pada peraturan Kepala BKN Nomor 26 Tahun 2019 dengan skema multitools, yaitu menggunakan lebih dari satu instrumen atau simulasi yang didesain untuk menggali kompetensi, di mana seluruh hasil akan diintegrasikan menjadi sebuah Kesimpulan. Selain itu BKN juga menggunakan multi-assessor untuk meminimalisir bias, dan seluruh bukti perilaku akan dikumpulkan menjadi dasar penentuan nilai. 

Penulis: nj 
Foto: Ann
Editor: des