Kepala BKN, Prof. Zudan: Transformasi Digital Bisa Tekan Skor ICOR Indonesia

Surakarta – Humas BKN, Saat memberikan keynote speech dalam Seminar Nasional Indonesian Association for Public Administration (IAPA) di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Senin (09/02/2026), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, menegaskan bahwa masa depan tata kelola birokrasi nasional sangat ditentukan oleh keberanian birokrasi melakukan transformasi digital dan meningkatkan efisiensi kerja. Tanpa itu, Prof. Zudan sebut birokrasi justru berisiko menjadi beban pembangunan, bukan sebagai penggerak kemajuan.

Dalam forum yang mengusung “Budaya, Birokrasi, dan Masa Depan Tata Kelola Nasional” ini, Prof. Zudan memaparkan potret besar birokrasi Indonesia yang saat ini ditopang oleh sekitar 6,5 juta Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni dengan komposisi 54% merupakan PNS dan 46% diantaranya PPPK. Menurutnya, tantangan terbesar birokrasi ke depan bukan terletak pada jumlah ASN, melainkan pada ketepatan penempatan dan kecukupan kompetensi.

Prof. Zudan menyoroti masih terbatasnya ASN dengan keahlian strategis di bidang ekonomi hijau, ekonomi biru, dan hilirisasi, padahal sektor-sektor tersebut menjadi prioritas dalam visi Asta Cita Presiden. Karena itu, menurutnya, pemetaan ulang dan redistribusi kompetensi ASN menjadi agenda mendesak agar birokrasi mampu menjadi motor pembangunan nasional.

Lebih lanjut, Prof. Zudan mengaitkan reformasi birokrasi dengan persoalan inefisiensi nasional yang tercermin dari angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang masih berada di kisaran 6,3. Menurutnya, pemanfaatan teknologi adalah kunci untuk memangkas inefisiensi tersebut. “Ke depan, birokrasi harus berjalan dengan prinsip satu sistem, satu data, dan satu produk. Tanpa itu, efisiensi hanya akan menjadi jargon,” tegasnya.

BKN di bawah kepemimpinan Prof. Zudan terus mengakselerasi penerapan sistem ASN Digital yang kini telah diimplementasikan oleh 592 dari 647 kementerian/lembaga. Salah satu inovasi strategisnya, yakni “Lemari Digital ASN” yang memungkinkan penyimpanan dokumen kepegawaian secara aman, terintegrasi, dan tahan terhadap risiko bencana.

Pada kesempatan yang sama, Prof. Zudan membagikan pengalaman personalnya saat menempuh studi di UNS, kampus yang menjadi titik awal perjalanan akademiknya 38 tahun lalu. Ia menyebut pengalaman panjang di dunia akademik dan birokrasi membentuk keyakinannya bahwa reformasi birokrasi tidak cukup berhenti pada konsep dan regulasi. “Saya bersyukur diberi kesempatan membumikan reformasi birokrasi. Terjadi dialog terus-menerus dalam diri saya antara konsepsi, teori, regulasi, dan implementasi. Reformasi birokrasi harus dibumikan, harus sampai pada implementasi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Di hadapan para akademisi IAPA, Prof. Zudan juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas regulasi agar tidak bersifat victimogenik (merugikan masyarakat/hak publik), dan kriminogenik (berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi). Ia mencontohkan bagaimana biaya politik tinggi dalam Pilkada seringkali mengorbankan anggaran kesejahteraan masyarakat dan menjebak pejabat dalam praktik korupsi.

“Birokrasi kita membutuhkan teknologi untuk membuat birokrasi lebih sederhana, layanan lebih cepat, dan masyarakat lebih bahagia. Di sinilah peran kampus sangat penting untuk membantu pemerintah. Oleh karena itu, saya mengajak rekan-rekan di kampus untuk membantu pemerintah mendesain perencanaan dan penganggaran yang efektif,” pungkas Prof. Zudan. Seminar Nasional IAPA ini turut dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini; Wali Kota Surakarta, Respati Achmad Ardianto; dan para pakar administrasi publik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Penulis/foto: fs
Editor: des