skip to Main Content
Peningkatan Kualitas RB BKN Membutuhkan Komitmen & Peran Aktif Seluruh Pimpinan Unit Kerja BKN

Peningkatan Kualitas RB BKN Membutuhkan Komitmen & Peran Aktif Seluruh Pimpinan Unit Kerja BKN

Jakarta-Humas BKN, Sekretaris Utama BKN, Imas Sukmariah menyampaikan bahwa beberapa Kantor Regional BKN menjadi piloting pelaksanaan Reformasi Birokrasi atau RB di lingkungan BKN.  “Diperlukan dukungan dan komitmen pimpinan satuan kerja BKN dalam melaksanakan RB di lingkungan BKN,” ujarnya dalam Evaluasi Pelaksanaan RB BKN Tahun 2021, Senin (13/12/2021).

Peningkatan Kualitas RB BKN Membutuhkan Komitmen & Peran Aktif Seluruh Pimpinan Unit Kerja BKNSelaku Ketua Tim RB BKN, Imas juga mengingatkan jika ada permasalahan dalam pelaksanaan RB maka harus dituntaskan sampai ke akarnya. “Saya berharap tim RB BKN berperan aktif di dalam perwujudan pembaharuan dan bekerja secara dinamis dalam memberikan pelayanan publik,” pungkasnya.

Di samping itu, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BKN, Heri Susilowati dalam laporan pelaksanaannya menyebutkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi penyederhanaan RB di tahun 2021 dan membuat rencana aksi untuk diimplementasikan pada tahun 2022. “Perlu adanya integrasi antara Tim Pokja di BKN Pusat dan Kantor Regional BKN dalam menerapkan rencana aksi,“ ujarnya.

Peningkatan Kualitas RB BKN Membutuhkan Komitmen & Peran Aktif Seluruh Pimpinan Unit Kerja BKNAdapun evaluasi pelaksanaan RB digelar oleh Biro Perencanaan dan Organisasi BKN sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas pelaksanaan RB di seluruh satuan kerja BKN. Evaluasi RB yang dilaksanakan secara luring dan daring ini diikuti oleh 180 pegawai perwakilan pegawai BKN yang tergabung dalam Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan BKN Pusat dan Kantor Regional I-XIV.

Selain itu hadir pula narasumber dari kalangan akademisi, yakni Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Zuliansyah Zulkarnain yang memaparkan bahwa birokrasi harus berbasis dampak pembangunan dengan indikator kinerja pembangunan, yakni pengawasan (perencanaan & penganggaran), teknologi (penyusunan organisasi), dan regulasi (manajemen kinerja sumber daya manusia dan proses bisnis).

“RB dalam memperkuat pembangunan memiliki tujuan yakni tercapainya pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta peningkatan pelayanan publik. Hasil akhir yang ingin diwujudkan yakni meningkatkannya kepercayaan publik,” terang Zuliansyah dalam paparannya. Menurutnya RB juga dapat dilaksanakan dengan menerapkan transformasi SDM yang fundamental. Artinya birokrasi berbasis digital dengan tujuan mewujudkan ASN yang akuntabel, kompeten, loyal, adaptif dan kolaboratif serta penguatan employee value propositions (EVP). nad

Back To Top