22
Mei

Pendidikan Ilmu Kepegawaian (PIK)

BKN bekerjasama dengan Universitas Terbuka menyelenggarakan PIK khusus bagi PNS dari seluruh instansi pemerintah. PIK berada di bawah naungan Direktorat Pembinaan Jabatan Analis Kepegawaian BKN.

Status PIK BKN

Kerjasama antara BKN dengan UT sesuai dengan Nota Kesepahaman Badan Kepegawaian Negara dengan Universitas Terbuka Nomor 77/KEP/2007 dan Nomor 17280/H31/KS/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Kerjasama  Penyelenggaraan Pendidikan Ilmu Kepegawaian serta Perjanjian Kerjasama antara Badan Kepegawaian Negara dengan Universitas Terbuka Nomor 16/K/KS/X/2008 dan Nomor 17588/H31/KS/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Pengembangan dan Penyelenggaraan Program Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Administrasi Negara Bidang Minat/Konsentrasi Administrasi dan Manajemen Kepegawaian.

Tujuan dan Keunggulan PIK BKN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari PIK adalah untuk menjawab kekurangan pendidikan dengan jurusan Pendidikan Ilmu Kepegawaian Pemerintahan. Selain itu, PIK dirancang untuk memenuhi kebutuhan PNS yang mempunyai kompetensi umum yaitu memiliki keahlian dalam menganalisa permasalahan administrasi dan manajemen kepegawaian secara pragmatis dan komprehensif. Dengan beban mata kuliah yang terdiri 144 SKS, PIK mempunyai keunggulan dibanding dengan pendidikan tinggi lainnya yakni terdapat muatan murni dari BKN sebanyak 12 mata kuliah serta adanya kewajiban untuk melaksanakan praktek kepegawaian langsung dari BKN Pusat ataupun Kantor Regional BKN.

Instansi dan Lembaga Pemerintah yang Telah Mengirimkan PNSnya Untuk Kuliah PIK

No. Instansi Daerah Instansi Daerah Instansi Daerah Kementerian/Lembaga/Badan
1 Pemkot Pagar Alam Pemkot Payakumbuh Pemkab Pesisir Selatan Kanreg VI BKN Medan
2 Pemkab Mimika Pemkot Banjarmasin Pemkab Marowali Kementerian Pekerjaan Umum
3 Pemkab Sorong Selatan Pemkab Bangka Tengah Pemkab Bogor Kementerian kelautan dan Perikanan
4 Pemkab Seruyan Pemkab Flores Timur Pemkab Tebo Kementerian Pekerjaan Umum
5 Pemkab Mamuju Utara Pemkab Lombok Barat Pemkab Ende Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6 Pemkab Gayo Lues Pemkot Semarang Pemkab Alor Kementerian Agama
7 Pemkab Pegunungan Bintang Pemkab Timur Tengah Selatan Pemkab Kepulauan Talaud Kanreg X BKN Denpasar
8 Pemkab Sumbawa Barat Pemkot Tual Pemkab Kupang BKN Pusat Jakarta
9 Pemkab Seram Bagian Timur Pemkab Buru Pemkab Barito Utara Badan Pertanahan Nasional
10 Kementerian Kehutanan Pemkab Berrau Pemkab Sorong Kementerian Dalam Negeri
11 Pemkab Merangin Pemkab Kapuas Pemkab Aceh Utara Kementerian Keuangan
12 Pemkab Nunukan Pemkab Poso Pemkab Gorontalo Kementerian Perhubungan
13 Pemkab Bulungan Pemkab Bengkalis Pemkab Maluku Barat Daya Kanreg VIII BKN Banjarmasin
14 Pemkab Tanjung Jabung Timur Pemkab Bojonegoro Pemkot Surabaya Kementerian Pertanian
15 Pemkab Rokan Hulu Pemkab Ende Pemkab Belitung RS Bhayangkara Polda Jateng
16 Pemkab Mappi Pemkab Tegal Pemkab Bengkayang Lembaga Sandi Negara
17 Pemkab Landak Pemkab Agam Pemkab OKU Badan Narkotika Nasional
18 Pemprov Maluku Pemkab Tanah Laut Pemkab Enrekang
19 Pemkab Pinrang Pemkab Hulu Sungai Utara Pemkab Timur Tengah Utara
20 Pemkab Malinau Pemkab Jayapura Pemkab Manggarai Barat
21 Pemkab Nabire Pemkab Konawe Pemkab Anambas
22 Pemkot Makassar Pemkab Kupang Pemkab Belitung
23 Pemkab Buol Pemkab Waropen Pemkab Konawe Selatan
24 Pemkab Muko-muko Pemkab Hulu Sungai Selatan Pemkab Pulau Morotai
25 Pemkab Bangka Barat Pemkab Pemalang Pemkab Sambas
26 Pemkot Kota Baru Pemkab Alor Pemkab Manggarai Timur
27 Pemkab Maluku Tenggara Pemkab Tanjung Jabung Barat Pemkab Singkawang
28 Pemkot Bukit Tinggi Pemkab Mimika Pemkab Nagekeo
29 Pemkab Bandung Pemkab Balikpapan
30 Pemkab Muaro Jambi Pemprov Nusa Tenggara Timur
31 Pemkab Tarakan Pemkab Bontang
32 Pemkab Halmahera Timur Pemkot Solok
33 Pemkab Balangan Pemkab Kepulauan Yapen
34 Pemkab Biak Numfor Pemkab Halmahera Utara
35 Pemkab Tarakan Pemkab Bangli

Ketentuan untuk Menjadi Mahasiwa PIK

  1. PNS yang berprestasi dan telah bekerja di unit pengelolaan kepegawaian minimal dalam dua tahun terakhir.
  2. Pangkat minimal Pengatur Muda golongan ruang II/a dan maksimal Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d;
  3. Pendidikan formal SLTA atau sederajat;
  4. Bertugas mengelola kepegawaian minimal 2 (dua) tahun;
  5. Bersedia dan sanggup mengikuti tugas belajar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan dibuat surat pernyataan;
  6. Bersedia dan sanggup mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah digunakan apabila mengundurkan diri sebelum menyelesaikan pendidikan dan dibuat pada surat pernyataan;
  7. Memiliki integritas yang baik;
  8. Memiliki semangat berprestasi dan kemauan untuk belajar;
  9. Memiliki kemampuan kognisi yang baik (logika dan daya serap yang cepat);
  10. Diutamakan belum berkeluarga/menikah;
  11. Kondisi fisik sehat jasmani, rohani dan tidak mengkonsusmsi Narkoba atau sejenisnya yang dibuktikan dengan surat dari Dokter Pemerintah.

Biaya PIK

Dalam proses perkuliahan, BKN bekerjasama dengan berbagai Biro Kepegawaian Pusat ataupun Badan Kepegawaian Daerah untuk dapat mengirimkan pegawainya menjadi mahasiswa PIK dalam bentuk tugas belajar. Kerjasama dengan berbagai instansi ini dilaksanakan dengan memberikan pembebasan biaya pendaftaran, biayan registrasi, biaya kuliah, biaya SKS, SPP dan seragam yang ditanggung oleh BKN. Adapun biaya akomodasi, tempat tinggal dan yang lainnya ditanggung oleh instansi bersangkutan.

Fasilitas dan Kegiatan Kemahasiswaan PIK

Fasilitas yang disediakan adalah tempat kuliah yang ada di Gedung III Lantai 5 BKN Pusat dan berbagai prasarana yang ada di BKN. Adapun kegiatan kemahasiswaan yang diadakan antara lain kegiatan kesamaptaan yang diadakan setiap hari jumat, paduan suara, ataupun olahraga.

Daya Tampung PIK

Saat ini, PIK hanya dapat menampung 40 orang untuk setiap angkatan. Adapun asal mahasiswa berasal dari instansi pusat dan daerah yang diprioritaskan pada daerah pemekaran.

Perkuliahan dan Dosen PIK

Pelaksanaan kuliah dilakukan sesuai jam kerja, dan dilaksanakan selama delapan semester. Apabila melebihi dari delapan semester, maka biaya kuliah dibebankan kepada instansi pengirim.

Para Dosen pengajar terdiri dari Dosen UT, Pejabat BKN ataupun praktisi dengan tetap mengacu pada ketentuan UT. Saat ini PIK telah memiliki empat angkatan dengan jumlah mahasiswa : Angkatan I : 38 orang, Angkatan II : 40 orang, Angkatan III : 39 orang dan Angkatan IV : 39 orang.

Info mengenai PIK

Badan Kepegawaian Negara cq Kepala Pusat Pengembangan ASN

Jalan Mayjen Sutoyo No.12 Cililitan Jakarta Timur 13640

Telepon/fax : 021-8010321 , sentral : 021-8093080 ext. 3502, 3505.

Surel : pusdiklat.bkn@gmail.com

Cp : Victor saing (081807962204); Sahri (087788383309); Pipit Ropiko Hasan (081808134547)