Penyerahan DIPA 2025, BKN Kebagian Target Tiga Program Prioritas Nasional

Jakarta – Humas BKN, Daftar Isian Pelaksana Anggaran atau DIPA dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah T.A. 2025 telah diserahkan kepada Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D), salah satunya pagu anggaran Badan Kepegawaian Negara (BKN). DIPA BKN 2025 yang diserahkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto ini dihadiri langsung oleh Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, Selasa (10/12/2024) di Istana Negara, Jakarta.

Terhitung berdasarkan alokasi DIPA BKN T.A. 2025 sesuai persetujuan Rapat Dengar Pendapat atau RDP dengan Komisi II DPR RI sebelumnya, yakni BKN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp798.342.991.000,- yang disahkan berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri PPN/BAPPENAS No. S-612/MK.02/2024 tanggal 19 Juli 2024. Di antara program kerja BKN tahun 2025 sendiri, terdapat 3 (tiga) program yang masuk prioritas nasional, yaitu:

1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Roadmap Penerapan Sistem Pensiun;
2. Database Profil ASN dengan target 1 (satu) layanan; dan
3. Pengawasan dan Pemberian Rekomendasi Penindakan atas Pelanggaran Penerapan Prinsip Sistem Merit dalam Manajemen ASN.

Untuk penggunaan dan pemanfaatan anggaran tahun 2025, Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) Indonesia digunakan secara efektif untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan dengan prinsip kehati-hatian. Presiden juga memerintahkan seluruh K/L/D termasuk BKN agar meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, dan mengurangi pemborosan dalam menggunakan APBN 2025.

“Kita sekarang waspada menghadapi tantangan ekonomi yang tidak menentu di masa depan. Maka dari itu, kita harus ikat erat sabuk-sabuk kita. Saya berharap semua unsur, terutama para pimpinan di K/L/D ikut bersama dengan pemerintah pusat dalam menjamin setiap rupiah uang rakyat sampai kepada rakyat yang memerlukan,” pesannya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa APBN adalah instrumen penting yang menentukan kemajuan suatu bangsa dan instrumen andalan dalam melindungi masyarakat, serta perekonomian dalam menghadapi berbagai gejolak, guncangan, serta krisis. Oleh karena itu menurutnya peran penting tersebut menjadi alasan mengapa kesehatan, kredibilitas dan sustainabilitas APBN harus dijaga agar tidak menjadi sumber masalah.

Penulis: app
Foto: Youtube Sekretariat Presiden
Editor: des